Sunday, May 2, 2010

4 Desa Terpilih Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas

Sebanyak empat desa di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah terpilih sebagai daerah penataan lingkungan berbasis komunitas dan akan menerima bantuan dana sebesar Rp4 miliar dari Bank Dunia.
Keempat desa tersebut meliputi, Desa Mudal Kecamatan Boyolali Kota, Tanjungsari dan Denggungan Kecamatan Banyudono, dan Desa Gumukrejo Kecamatan Teras, kata Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Boyolali, Usfal Pius, di Boyolali, Selasa.

"Bantuan penataan lingkungan dari Bank Dunia itu, untuk setiap desa akan mendapat bantuan Rp1 miliar," kata Usfal.

Menurut Usfal Pius, penyaringan untuk mendapatkan bantuan penataan pemukiman cukup ketat karena dari 133 desa di Indonesia hanya 33 desa yang lolos.

"Penyaringan tidak mudah karena harus memenuhi beberapa kriteria yang harus dipenuhi," katanya.

Bantuan penataan pemukiman tahap pertama akan dicairkan sebesar Rp200 juta pada awal bulan Desember 2009. Dana itu untuk pendampingan perencanaan Rp25 Juta, dukungan proses perencanaan Rp125 Juta dan tahap pemasaran Rp25 juta Rupiah.
Pencairan dana tahap kedua sebesar Rp500 Juta, yakni untuk dukungan proses pemasaran sebesar Rp100 juta, pelaksanaan pembangunan fisik sebagai praktek managemen komunitas Rp100 Juta serta pelaksanaan kegiatan fisik Rp300 juta.

Setelah itu, kata dia, dilanjutkan pencairan tahap ketiga sebesar Rp300 juta yang diperuntukan untuk pelaksanaan Kegiatan Fisik.

Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Boyolali Daryono menjelaskan, pihaknya meminta pelaksanaannya harus memenuhi standar sehingga bantuan program ini bisa berkelanjutan di Boyolali dan tidak terputus.

Selain itu, kata dia, dalam perencanaan juga diminta disesuiakan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). "Dalam RPJMDes sudah barang tentu sudah ada rencana pengembangan penataan pemukiman, maka harus disesuaikan dengan itu".

Daryono meminta titik berat penataan lingkungan menekankan regulasi yang ada. "Tempat yang seharusnya menjadi larangan untuk didirikan bangunan jangan dibangun, sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari".

Oleh karena itu, Daryono berharap pemerintah kecamatan yang desanya mendapat bantuan penataan lingkungan berbasis komunitas melakukan pendampingan bimbingan teknis, sehingga program tersebut bisa menyentuh masyarakat miskin dan akhirnya dapat mengurangi angka kemiskinan di Boyolali.

"Bantaun itu diharapkan desa terkait dapat tertata rapi, angka kemiskinanan warga berkurang serta hidupnya lebih sejahtera," katanya.
Selain itu, Daryono juga meminta Pemkah Boyolali melalui instansi terkait untuk memfasilitasi, sehingga program bantuan ini bisa lancar sesuai dengan peruntukannya.

Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Tertinggal

Krisis ekonomi yang melanda masih dirasakan dampaknya oleh seluruh rakyat Indonesia hingga saat ini. Kondisi hidup yang amat berat terlebih dirasakan oleh kelompok masyarakat miskin dan tertinggal yang berpenghasilan rendah. Meningkatnya harga-harga bahan kebutuhan pokok akibat naiknya harga BBM semakin memperburuk tingkat kesejahteraan kelompok masyarakat tersebut baik yang terdapat di kota maupun di desa.

Ironisnya jumlah kelompok masyarakat miskin dan tertinggal tersebut setiap tahunnya justru semakin membesar. Berdasarkan data sensus yang dilakukan oleh BPS Tahun 2004, kelompok masyarakat tersebut berjumlah 36,1 juta jiwa. Jumlah tersebut bertambah 10 juta jiwa per 1 Oktober 2005 akibat dampak kenaikan harga BBM. Berbagai program yang telah dilaksanakan Pemerintah belum secara nyata mampu menekan jumlah masyarakat miskin tersebut. Secara keseluruhan kondisi ini menunjukkan pemerintah gagal dalam menjalankan program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Meningkatnya jumlah masyarakat miskin seiring dengan semakin membesarnya jumlah angka pengangguran. Tahun 2005 tingkat pengangguran di Indonesia sebesar [ ] % dengan jumlah [ ] orang atau meningkat sebesar [ ] dari tahun 2004. Laju pertumbuhan ekonomi yang lambat berkorelasi positif dengan semakin terbatasnya kemampuan pemerintah untuk membuka lapangan kerja baru. Sebaliknya, justru di berbagai daerah malah terjadi penutupan usaha di sektor formal seperti industri manufaktur yang padat karya.

Kondisi yang memprihatinkan ini telah menimbulkan dampak sosial kemasyarakatan yang sangat kompleks dan mendasar. Salah satunya adalah masalah kemiskinan -yang identik dengan rendahnya kualitas hidup masyarakat- yang malah semakin membesar. Bila tak segera diselesaikan, maka hal itu akan menimbulkan berbagai persoalan kemanusiaan yang dapat mempengaruhi eksistensi dan keberadaan bangsa ini.

Kemiskinan yang terjadi di tengah masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor yang rumit dan saling terkait erat satu dengan yang lainnya. Kondisi tersebut sering dikatakan sebagai suatu pola ”lingkaran setan” yang sangat sulit untuk dipecahkan. Pola tersebut berlangsung secara terus menerus dan bahkan cenderung menimbulkan dampak yang semakin buruk.

Rendahnya tingkat kualitas hidup akibat minimnya fasilitas dasar, buruknya mutu sumber daya manusia, etos kerja yang lemah dan sulit berkembang, terbatasnya kemampuan mencari pekerjaan yang layak, rendahnya kemampuan menabung, sulitnya mengakses sumber-sumber permodalan, adalah beberapa permasalahan yang dihadapi oleh kelompok masyarakat miskin dan tertinggal. Masalah-masalah tersebut seringkali merupakan sebuah hubungan sebab dan akibat yang jelas sebagaimana perumpamaan mana lebih dulu ”telur atau ayam”.

Sehingga, apabila ingin ada sebuah perubahan ke arah yang lebih baik maka diperlukan peran dari pihak eksternal untuk memecah lingkaran tersebut. Dorongan perubahan yang datang dari pihak eksternal berfungsi untuk memutuskan ”rantai kemiskinan” sehingga membentuk siklus baru yang lebih baik. Keterlibatan pihak eksternal bersifat menstimulasi berbagai faktor kunci yang penting dan strategis agar bergerak lebih cepat dan terarah dalam melakukan proses perubahan.

Faktor eksternal inilah yang memegang peran penting dan strategis dalam melakukan pemberdayaan empowering untuk meningkatkan kemampuan kelompok masyarakat miskin dan tertinggal dalam mengorganisir diri agar secara mandiri mampu melaksanakan program peningkatan ekonomi dan tingkat kesejahteraan hidup. Pola pemberdayaan masyarakat yang terkonsep, sistematis, terukur dan tepat sasaran merupakan upaya yang tepat dan efektif mendorong kemandirian masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan hidupnya.

Inisiatif dan keterlibatan dari kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan, pengetahuan serta akses terhadap sumber-sumber informasi dan pendanaan adalah merupakan upaya terobosan untuk memecah ”lingkaran setan” kemiskinan dan ketertinggalan serta sekaligus mendorong kemampuan agar secara mandiri mereka mampu meningkatkan taraf ekonomi dan kualitas hidupnya. Komitmen dan semangat kebersamaan tersebut diimplementasikan melalui berbagai program pengembangan masyarakat community development yang bertujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya.

Saturday, April 10, 2010

Wagiran, Mantan Pecandu Narkoba

Wagiran, Menularkan Virus Pemberdayaan Melalui Kolam Ikan

MENJADI konglomerat dan berlimpah materi,
tidaklah sulit untuk diraih Wagiran (39).
Keuntungan dari berbisnis ikan gurami dan lele yang telah lama ia geluti sebenarnya mampu untuk mewujudkan itu, andai dia mau. Tapi tampaknya bukan itu yang menjadi
cita-cita pria bertubuh tambun ini. “Membantu masyarakat bangkit dari kemiskinan,” ujarnya.

Kemiskinan memang menjadi persoalan laten di republik ini. Upaya pemerintah yang berkuasa silih berganti pun masih terkesan sekadar slogan. Tapi yang dilakukan Wagiran, pengentasan kemiskinan tampak begitu nyata baik proses maupun hasilnya meskipun tidak melalui program khusus dan muluk-muluk. Tentu dengan kadar sesuai kemampuannya.
Mantan pecandu narkoba ini berhasil menebar virus pemberdayaan ekonomi rakyat secara mandiri melalui budidaya ikan lele dan gurami. Semua berawal dari kolam miliknya ukuran 1,5×3 meter persegi. Bermodal Rp 300 ribu, kolam tersebut dibuat dan diisi ikan lele yang dikelola bertujuh dengan teman-temannya.
“Waktu itu tahun 1998. Uang Rp 300 ribu itu sangu yang diberikan oleh pemilik yayasan di Bandung tempat saya menjalani karantina sebagai pecandu narkoba, ketika saya mau pulang ke Wates,” ungkap warga Dusun Toyan Desa Triharjo Kecamatan Wates Kulonprogo ini.
Budidaya lelenya lama-lama berkembang. Kini ia memiliki sekitar 2.000 meter persegi kolam berisi lele dan sebagian kecil ikan gurami, dengan omzet Rp 120 juta pertiga bulan. Teknologi budidayanya pun juga semakin maju, kendati semua dilakukan hanya secara otodidak. Kesuksesan Wagiran barangkali merupakan berkah dari kepekaan sosialnya yang tinggi.
“Lebih dari dua pertiga kolam milik saya untuk sosial. Misalnya ada orang yang hanya punya tanah kosong. Lalu dia saya beri terpal untuk kolam, bibit dan pakan. Pembagian keuntungannya, 30% untuk pengelola atau pemilik tanah, 30% persen untuk saya dan 30% untuk pengembalian investasi. Tapi syaratnya orang itu benar-benar miskin atau pengangguran yang punya semangat berjuang,” terang pria kelahiran 20 Desember 1969 ini.
Wagiran juga bukan tipe orang pelit. Ilmu yang dikuasainya secara otodidak itu ditularkan kepada siapapun yang mau belajar. Bersama petani lainnya mereka berhasil membentuk Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Trunojoyo yang kini memiliki 850 petak kolam dengan ukuran rata-rata 4×8 meter persegi dengan omzet sekitar Rp 800 juta pertiga bulan. Selain itu muncul pula kelompok-kelompok pembudidaya ikan yang menjadi binaannya.
Di Kulonprogo saja, Pokdakan binaannya kini berjumlah 80 kelompok. Banyak pula kelompok binaannya yang tersebar di Bantul, Sleman, Gunungkidul, Purworejo, Klaten, Boyolali, bahkan Lampung, dan Sorong Papua. Dengan kolam terpal dan sistem air diam, lahan-lahan tandus dan sulit air pun kini berhasil disulap menjadi kolam ikan lele dan gurami. Tak terhitung lagi jumlah pengangguran dan orang miskin yang terangkat derajat ekonominya berkat budidaya ikan tersebut.
Peluang Wagiran untuk menjadi konglomerat dan berlimpah harta sesungguhnya terbuka lebar. Tapi sampai saat ini ia masih tetap sosok sederhana. Kesehariannya bukan hanya untuk menambah luas kolam ikannya, tapi sebagian besar waktunya didedikasikan untuk masyarakat yang ingin bangkit dengan berbudidaya ikan baik di Kulonprogo maupun daerah-daerah lain.
Virus sukses Wagiran menular juga keluar kalangan petani. “Banyak pegawai negeri sipil, anggota polisi dan TNI yang sekarang ini punya sambilan memelihara ikan lele yang belajarnya dari sini,” terangnya seraya menambahkan, dirinya juga dipercaya LP Wirogunan yang menjadi pilot projek nasional untuk membina narapidana mengembangkan ekonomi produktif dengan berbudidaya ikan.
Perjuangan para pembudidaya ikan maupun pelaku usaha ekonomi produktif di pedesaan lainnya, memperlihatkan bahwa potensi lokal jika digarap serius sebenarnya mampu mengangkat derajat ekonomi rakyat. Para pemuda desa tak perlu lagi lari ke kota untuk mencari penghidupan dan membebani perkotaan dengan masalah sosial. Ketika pengangguran dan tekanan ekonomi menurun maka niscaya kriminalitas juga akan berkurang sehingga kehidupan yang damai dapat terwujud.

Wednesday, December 2, 2009

Padat Karya Pangan 2009 di Rembang & Karangmoncol

Dalam kesederhanaan pikir saya, Indonesia yang tidak pernah berhenti membangun, semestinya terus memiliki tambahan hasil pembangunan setiap tahunnya. Dan bila hasil pembangunan tersebut memiliki kualitas yang baik maka sebenarnya beban pembangunan fisik akan terus berkurang, karena tidak terjadi pengulangan kegiatan seperti rehabilitasi, renovasi dan lainnya kecuali karena memang sudah umurnya.
Kalau saja pemikiran saya bisa terbukti, maka alokasi dana pembangunan akan lebih bergeser pada upaya pemberdayaan SDM. Bila pemberdayaan masyarakat sudah mendapatkan prioritas maka betapa yakinnya saya pada apa yang sangat saya dambakan, tentang hadirnya sebuah masa dimana "KITA BERDAYA".
Selanjutnya .............anda bisa membayangkan mimpi saya tentang terwujudnya indonesiaku yang makmur
-indent: 36pt;">Penanganan kemiskinan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dilakukan secara komprehensip dan berkelanjutan dengan komitmen yang tinggi dalam mengembangkan kebijakan keberpihakan yang jelas dan tegas kepada mereka yang perlu mandapatkan uluran tangan yaitu warga masyarakat yang tergolong miskin. Komitmen pemerintah ini menjadi sangat penting karena merupakan pangkal dari keberhasilan Penanggulangan Kemiskinan. Bahkan menurut suatu penelitian dari Partnership Govermen Reform Of Indonesia disebutkan bahwa komitmen pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan merupakan salah satu aspek utama dalam perwujudan Good Governance.

Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan intervensi dalam upaya pencegahan pewarisan kemiskinan dari keluarga miskin kepada keturunannya dan pencegahan timbulnya kemiskinan baru dari keluarga yang sebelumnya tidak miskin serta mengentaskan kemiskinan yaitu mengupayakan agar keluarga yang miskin dapat keluar dari kemiskinannya.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan maka Kabupaten Purbalingga mengembangkan strategi pemulihan ( Recovery ) pemenuhan kebutuhan pokok manusia khususnya kecukupan pangan dan papan serta pemberdayaan penduduk miskin yang dilakukan melalui upaya peningkatan kapasitas penduduk, upaya mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin dan pemberlakuan jaminan sosial lestari khususnya dibidang kesehatan serta mengembangkan sarana dan prasarana perdesaan dengan pola pembangunan pemberdayaan masyarakat.

Sehubungan dengan optimisme kemanfaatan Program Penanggulangan Kemiskinan khususnya Padat Karya Pangan ( PKP ) maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga kembali meluncurkan Kegiatan Padat Karya Pangan ( PKP ) yang sepenuhnya akan didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2009.

Program Padat Karya Pangan ( PKP ) adalah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik pedesaan yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan bahan pangan berupa beras sebagai kompensasi upah kerja, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan memenuhi azas pemberdayaan, partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan kelestarian lingkungan.

Program Padat Karya Pangan ( PKP ) dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberdayakan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dan terlibat aktif dalam pemanfaatan potensi dan sumber daya alam lokal serta pelaksanaan pembangunan dan pelestariannya.

Semoga Desa Panusupan, Losari, Baleraksa dan Tunjungmuli yang menjadi lokasi kegiatan, bisa memanfaatkan sejengkal karya pembangunan melalui Padat Karya Pangan 2009.

Friday, October 2, 2009

kober mampir : sebuah konsep

Alhamdulilah, kober mampir sebagai sebuah konsep telah mampu muncul. Kelompok Bertani, Beternak dan Berwirausaha Masyarakat Sumampir yang disingkat KOBER MAMPIR adalah gabungan dari beberapa kekuatan masyarakat kecil untuk bersama-sama bertindak melakukan perbaikan langkah ekonomi agar terjadi peningkatan derajat ekonomi.
Nyaris seluruh masyarakat sumampir baik berlatar belakang petani, peternak maupun pedagang secara otomatis dapat bergabung di sana menjadi bagian penting dalam upaya perbaikan Sumampir menjadi lebih baik. Memang sangat dibutuhkan keberagaman yang terpadu dalam membangun bangsa yang memang memiliki keragaman, dan sumampir sesungguhnya memiliki semua itu. Maksudnya masyarakat Sumampir sudah biasa memiliki perbedaan pemahaman tentang sesuatu hal tetapi saat tujuan sudah ditetapkan bersama maka kita akan mampu melangkah ke sana secara bersama-sama.
Seperti disampaikan Kades Sumampir, Suparmo, bahwa sudah saatnya petani dan peternak memegang peran lebih dalam pembangunan, karena sejatinya mereka sebenarnya sangat kuat tetapi karena kurang mendapatkan pengembangan wawasan keilmuan maka kemampuannya jadi tidak tersampaikan. Hal inilah yang mestinya harus kita carikan solusinya bersama-sama.
Dalam waktu dekat Koperasi kober mampir akan segera diwujudkan. Mohon doa restunya .....

Wednesday, September 16, 2009

PNPM MD di Rembang Purbalingga

Tulisan ini dipersembahkan sekedar ikut menyambut kehadiran Pak Heru, Wakil Bupati Purbalingga di Aula Kecamatan Rembang Rabu 16 September 2009 pada acara pembinaan Kelompok SPP/UEP PNPM MD Kecamatan Rembang. Pak Heru adalah seorang pribadi santun dan politisi handal yang di masa tuanya ternyata sedang ingin menjadi orang nomor satu di Purbalingga.
Sebenarnya sebagai masyarakat awam di dunia perpolitikan Purbalingga, saya tidak terlalu tertarik pada acara itu. Tidak sekedar saya tidak memiliki hubungan langsung, tetapi betapa tidak nyamannya mengikuti acara yang begitu sangat mendadak, di bulan ramadhan dan saya yakin bermuatan politis !
Akan tetapi dalam hidup kita sering kali harus melakukan sesuatu yang tidak kita sukai. Posisi saya sebagai Ketua TPK Desa Sumampir membuat saya harus hadir dan itu berarti saya harus mencoba untuk menikmati semua itu.
Malam ini sebenarnya saya sedang mencoba berpikir tentang apa yang bisa saya sampaikan pada acara itu. Sesuatu yang bersifat Rembang, sesuatu yang ketika diungkapkan semoga memiliki efek balik pada perbaikan Rembang di kemudian hari.
PNPM sudah sangat membantu Rembang, meskipun hal dan catatan buruk tetap saja menjadi bagian tak terelakkan. Ribuan perempuan telah terangkat hidupnya setelah terfasilitasi dana SPP dan UEP PNPM, Ribuan meter jalan telah "membaik", Ribuan meter saluran irigasi telah mampu mengantarkan air kehidupan kepada sawah-sawah petani. Dan lain sebagainya.
Dan besok Pak Heru datang, dan semoga ada hal baru dan semoga ada yang bermanfaat dan semoga ada hal baru yang bermanfaat. Dan semoga Pak Heru jadi ......?
sealkazzsoftware.blogspot.com resepkuekeringku.com