Kalau saja pemikiran saya bisa terbukti, maka alokasi dana pembangunan akan lebih bergeser pada upaya pemberdayaan SDM. Bila pemberdayaan masyarakat sudah mendapatkan prioritas maka betapa yakinnya saya pada apa yang sangat saya dambakan, tentang hadirnya sebuah masa dimana "KITA BERDAYA".
Selanjutnya .............anda bisa membayangkan mimpi saya tentang terwujudnya indonesiaku yang makmur
-indent: 36pt;">Penanganan kemiskinan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dilakukan secara komprehensip dan berkelanjutan dengan komitmen yang tinggi dalam mengembangkan kebijakan keberpihakan yang jelas dan tegas kepada mereka yang perlu mandapatkan uluran tangan yaitu warga masyarakat yang tergolong miskin. Komitmen pemerintah ini menjadi sangat penting karena merupakan pangkal dari keberhasilan Penanggulangan Kemiskinan. Bahkan menurut suatu penelitian dari Partnership Govermen Reform Of Indonesia disebutkan bahwa komitmen pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan merupakan salah satu aspek utama dalam perwujudan Good Governance.
Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan intervensi dalam upaya pencegahan pewarisan kemiskinan dari keluarga miskin kepada keturunannya dan pencegahan timbulnya kemiskinan baru dari keluarga yang sebelumnya tidak miskin serta mengentaskan kemiskinan yaitu mengupayakan agar keluarga yang miskin dapat keluar dari kemiskinannya.
Dalam rangka penanggulangan kemiskinan maka Kabupaten Purbalingga mengembangkan strategi pemulihan ( Recovery ) pemenuhan kebutuhan pokok manusia khususnya kecukupan pangan dan papan serta pemberdayaan penduduk miskin yang dilakukan melalui upaya peningkatan kapasitas penduduk, upaya mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin dan pemberlakuan jaminan sosial lestari khususnya dibidang kesehatan serta mengembangkan sarana dan prasarana perdesaan dengan pola pembangunan pemberdayaan masyarakat.
Sehubungan dengan optimisme kemanfaatan Program Penanggulangan Kemiskinan khususnya Padat Karya Pangan ( PKP ) maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga kembali meluncurkan Kegiatan Padat Karya Pangan ( PKP ) yang sepenuhnya akan didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2009.
Program Padat Karya Pangan ( PKP ) adalah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik pedesaan yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan bahan pangan berupa beras sebagai kompensasi upah kerja, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan memenuhi azas pemberdayaan, partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan kelestarian lingkungan.
Program Padat Karya Pangan ( PKP ) dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberdayakan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dan terlibat aktif dalam pemanfaatan potensi dan sumber daya alam lokal serta pelaksanaan pembangunan dan pelestariannya.
Semoga Desa Panusupan, Losari, Baleraksa dan Tunjungmuli yang menjadi lokasi kegiatan, bisa memanfaatkan sejengkal karya pembangunan melalui Padat Karya Pangan 2009.
